Bireuen – Yayasan Aceh Green Conservation (AGC) mengambil peran krusial dalam upaya mitigasi konflik gajah dan manusia dengan memberikan pendampingan psikososial khusus kepada para perempuan korban. Berada di garis depan interaksi negatif yang sering memicu trauma, para perempuan di berbagai desa di Aceh kini didampingi tim AGC untuk memulihkan dampak psikologis, sekaligus dibekali pengetahuan agar lebih siap menghadapi situasi konflik gajah di masa depan. Langkah ini menekankan bahwa konservasi tidak hanya tentang melindungi satwa, tetapi juga melindungi dan memberdayakan komunitas yang terdampak langsung.
Pentingnya kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Besar harapan Yayasan AGC agar Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Konflik Satwa perlu diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Gubernur agar pelaksanaannya bisa lebih konkret. (7/11/2025).
Menurut Ayu Sabrina, Direktur AGC, perempuan sering kali menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi konflik dengan satwa. “Perempuan di desa-desa ini menjadi pelampung ekonomi keluarga. Ketika kebun mereka rusak, mereka bukan hanya kehilangan sumber penghasilan, tapi juga menghadapi tekanan psikologis. Kadang reaksi spontan mereka saat menghadapi gajah justru berbalik menjadi risiko baru,” ungkap Ayu saat ditemui di lokasi dampingan. Ia menambahkan, konflik seperti ini kerap menimbulkan trauma mendalam, meski tidak selalu tampak dari luar. “Banyak dari mereka sudah terbiasa hidup dalam situasi sulit, dulu masa konflik bersenjata, lalu tsunami, sekarang konflik satwa. Tapi trauma itu tetap ada, hanya saja menjadi trauma laten yang tidak selalu terlihat,” lanjutnya.
Dalam mendampingi masyarakat, Yayasan AGC menempatkan perempuan sebagai prioritas utama. Lembaga ini memfasilitasi untuk kegiatan mitigasi, penghalauan gajah, pembangungan barier serta membantu pemulihan ekonomi keluarga melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang salah satunya berupa kegiatan agroforestry dan mendukung kegiatan yang mengembalikan rasa aman bagi perempuan yang terkena dampak konflik gajah.
Sejauh ini, ada lima desa di kawasan Landscapa Peusangan yang menjadi fokus pendampingan oleh Yayasan AGC, yaitu Desa Salah Sirong Jaya, Desa Bergang, Desa Karang Ampar, Desa Pantan Lah, Desa Negeri Antara, Desa Blang Rakal, Desa Alur Cincin, Desa Arul Gading, Desa Suka Tani dan Desa Panten Reudok. Kesepuluh desa ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat interaksi negatif manusia dan gajah yang cukup tinggi di Kabupaten Bireuen.
Sementara itu, Suhaimi Hamid, Pembina AGC, menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Ia menilai, Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Konflik Satwa perlu diturunkan ke dalam bentuk peraturan gubernur agar pelaksanaannya bisa lebih konkret. “Dalam Qanun itu sudah ada mandat bahwa konflik satwa harus bisa ditangani sebagai kejadian luar biasa. Tapi selama belum ada pergub, pemerintah daerah tidak punya dasar hukum yang kuat untuk membantu masyarakat secara terpadu,” tegas Suhaimi.
Ia berharap, pemerintah Aceh segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan qanun tersebut, sehingga penanganan korban terutama perempuan bisa dilakukan secara menyeluruh. “Kalau sudah ada pergub, maka penanganannya bisa mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Selama ini, yang kita lakukan baru sebagian kecil dari kebutuhan mereka,” tambahnya.
Bagi AGC, mendampingi perempuan di garis depan konflik gajah-manusia bukan hanya soal konservasi, tapi juga tentang kemanusiaan. Di tengah rasa takut dan kehilangan, para perempuan itu masih berdiri tegak menjaga rumah, kebun, dan harapan.
