TAKENGON – Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kreung Peusangan (FDKP), akan melakukan ekspansi kemitraan, sebagai bentuk kolaborasi untuk konservasi DAS yang mengalir di 5 kabupaten/ kota di Aceh.
Wacana tersebut menguat saat Rapat Pengurus FDKP yang berlangsung di Bie Homestay, Takengon, Senin (16/12/2024).
Menurut Ketua FDKP, Suhaimi, Rapat tersebut merumuskan strategi kerjasama forum multi pihak, dengan melibatkan pemerintah berjenjang, LSM, private sektor, akademisi dan kelompok atau komunitas.
“Dalam pertemuan inu kami melakukan evaluasi internal terkait visi dan misi FDKP, bicara strategi, keanggotaan dan kepengurusan serta capaian lembaga,” kata Suhaimi.
Kegiatan dimoderatori oleh Razuardi, pendiri FDKP yang kini terpilih sebagai Wakil Bupati Bireuen.
“Awal dibentuk FDKP, yakni Tahun 2008 di Takengon, kita belum mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baru kemudian 2011, kami sudah bisa membuat berbagai gerakan,” sebutnya.
Pada pertemuan ini sebut Suhaimi, pendiri dan pengurus FDKP bersepakat menambah anggota maupun mitra, kemudian akan dilakukan screening, agar terus bisa berkolaborasi untuk DAS Peusangan.
Sementara itu pendiri FDKP, Dede Suhendra mengungkapkan, DAS Peusangan harus inisiatif dan kolaboratif.
“Tantangan di kawasan DAS Peusangan kita sudah tahu bersama, selain deforestasi, konflik satwa utamanya gajah dan manusia juga kerap terjadi, karena terdapat koridor gajah yang luas, dibandingkan di tempat lain.
“Masalah gajah dan DAS Peusangan adalah konflik antara manusia dan gajah, kita sudah mengidentifikasi konfliknya. Penyebab ini terjadi semua pihak sudah tahu, solusinya adalah kita terus menjaga komitemen di semua stakeholder,” ungkap Dede.
Tantangan FDKP tersebut selama ini sudah terjawab, FDKP dengan upaya untuk meminimalisir berbagai praktik kegiatan ilegal, seperti ilegal logging, tambang, dan lain sebagainya,” papar Dede.
Berikutnya yang diperlukan, adalah merubah cara pandangan ekologi, termasuk inisiasi pelaksanaan PES DAS Peusangan.
DAS Peusangan berada di 5 kabupaten/ kota di Aceh, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota hokseumawe.
