Kami di DPRK Bireuen sudah berulang kali menyampaikan tentang beragam upaya mitigasi konflik gajah dan manusia kepada Pemerintah Bireuen. Bahkan dalam hampir setiap rapat, kami juga mendorong pemerintah Bireuen untuk lebih peduli dan peka terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Demikian satu poin yang disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid, S.Sos, MSP dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia melalui Kolaborasi dan Pendanaan Dana Desa yang digelar Yayasan Aceh Green Conservation (AGC), Selasa (06/12/2022).
Diskusi yang digelar di Sekretariat Yayasan AGC turut diikuti oleh sejumlah pihak perwakilan DPMPKB Bireuen, DLHK Bireuen, BAPPEDA Bireuen, Dinas Sosial Bireuen, Camat Peudada, Juli dan Jeumpa. Hadir juga unsur Pemerintah Desa dan juga perwakilan kelompok masyarakat mandiri mitigasi konflik gajah.
Menurut Suhaimi, Pemerintah Bireuen telah menetapkan Qanun tentang Pengendalian Satwa Liar dimana beberapa klausul didalamnya menegaskan bahwa ada kewajiban Pemerintah Bireuen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya konflik gajah dan manusia.
“Namun, hal tersebut belum terealisasi dengan optimal sehingga sekarang sebagai bagian menyahuti kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa juga bisa melakukan upaya-upaya mitigasi konflik gajah dan manusia melalui pendanaan dana desa karena hal tersebut tidak dibatasi dalam regulasi,” sambungnya.
Oleh karenanya, lanjut Suhaimi, Pemerintah Desa harus mengambil inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk menyelamatkan lahan-lahan perkebunan masyarakat tanpa membinasakan satwa gajah melalui berbagai program-program yang bisa dialokasikan melalui dana desa.
Sementara itu Direktur Konservasi Yayasan AGC, Baihaqi mengatakan, FGD tentang mitigasi konflik gajah dan manusia yang menghadirkan para pihak yang digelar pihaknya untuk membangun persepsi yang sama tentang urgensi mitigasi konflik gajah dan manusia khususnya di Kabupaten Bireuen.
Menurut Baihaqi, konflik gajah dan manusia merupakan salah satu persoalan yang kerap dihadapi oleh masyarakat di Aceh, Bireuen khususnya. Akibat konflik tersebut yang dirugikan bukan saja masyarakat yang dirugikan, tapi juga gajah itu sendiri.
“Oleh karena itu, upaya mitigasi interaksi negatif gajah dan manusia merupakan sesuatu yang mutlat dan harus dilakukan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah dalam hal ini juga Pemerintah Desa juga harus ambil bagian,” jelasnya.
Yayasan AGC, sambungnya juga telah mengambil peran untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk meminimalisir konflik gajah dan manusia, salah satunya membentuk kelompok mitigasi konflik gajah dan manusia di Kecamatan Peudada, Juli dan Jeumpa.
“Kelompok ini sudah mendapatkan SK dari Bupati Bireuen dan sekarang yang harus kita pikirkan bersama bagaimana kelompok-kelompok ini dapat bekerja secara optimal untuk melakukan mitigasi konflik gajah dan manusia, salah satunya melalui pengalokasian dana desa,” urainya.
Atas dasar itu, lanjut Baihaqi, diskusi kita pada hari ini adalah untuk membangun kesepakatan bersama dan mencari solusi regulasi agar pemerintah desa bisa dan dapat berkonstribusi untuk melakukan upaya-upaya mitigasi konflik gajah dan manusia.[]
