PIDIE — Konflik antara manusia dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) masih menjadi persoalan sosial dan ekologis di wilayah hulu Kabupaten Pidie, terutama di Kecamatan Beungga. Penguatan lembaga adat kemukiman menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh untuk menangani konflik tersebut sekaligus melindungi habitat gajah.
Melalui dukungan program Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera, konsorsium Aceh Green Conservation (AGC) menjalankan pendampingan untuk memperkuat kapasitas dan peran Mukim Beungga dalam mitigasi konflik satwa liar serta perlindungan kawasan hutan.
Program ini diarahkan untuk menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam merumuskan dan menjalankan langkah penanganan konflik di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga keselamatan warga tanpa mengabaikan perlindungan jalur jelajah gajah sumatera.
“Konsolidasi tingkat mukim dan penguatan peran masyarakat adat adalah kunci utama. Melalui pendampingan program TFCA bersama tim Aceh Green Conservation, kami berupaya membangun kesadaran bersama agar ruang hidup masyarakat aman, namun jalur jelajah gajah tetap dihormati dan dilindungi,” kata Ilyas, Mukim Beungga pekan lalu.
Dalam pelaksanaan program, Tarmizi, perwakilan tim AGC-TFCA, memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi dengan Mukim Beungga serta perangkat gampong. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan konflik, penyusunan alur penanganan darurat berbasis komunitas, dan penguatan aturan adat kemukiman untuk mendukung tata kelola ruang dan kawasan hutan setempat.
Pendampingan ini juga mendorong koordinasi antara pemangku adat di tingkat kemukiman dan tim AGC-TFCA dalam membangun pola hidup berdampingan antara masyarakat dan gajah sumatera.
Melalui pendekatan tersebut, program diharapkan dapat menekan risiko kerugian ekonomi akibat kerusakan kebun warga sekaligus menjaga kelestarian gajah di koridor jelajah alaminya.
Empat fokus pendampingan AGC-TFCA di Beungga
Pertama, penguatan kelembagaan adat kemukiman. Program ini mendorong penguatan legalitas dan efektivitas peran Mukim Beungga dalam mengoordinasikan mitigasi konflik satwa liar yang melibatkan sejumlah gampong.
Kedua, konsolidasi dan pendampingan lapangan. Tim AGC-TFCA melalui Tarmizi mendampingi pengumpulan data lapangan, pemetaan koridor jelajah gajah, serta sosialisasi langkah pencegahan konflik kepada masyarakat di kawasan permukiman.
Ketiga, pengembangan skema mitigasi berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk menyiapkan mekanisme respons cepat berbasis masyarakat adat guna mengurangi risiko kerugian warga sekaligus menjamin keselamatan gajah sumatera.
Keempat, harmonisasi ruang dan konservasi. Upaya ini dilakukan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Aceh dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi koridor alami satwa liar.
Penguatan peran Mukim Beungga melalui program AGC-TFCA tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun mekanisme mitigasi konflik yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah gampong, dan pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan.
( Tarmizi, Staf Program Officer Lanscape Ulu Masen)
